WANUA NEWS, Jakarta — Muhammad Tito Karnavian selaku Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengingatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025, di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Mendagri menyoroti masih banyaknya praktik pemborosan di daerah, terutama pada kegiatan yang tidak produktif seperti rapat berulang dan perjalanan dinas yang dapat ditekan. Menurutnya, situasi fiskal saat ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berdampak dalam penggunaan anggaran.
“Pemborosan untuk perjalanan dinas, rapat, program yang dibuat-buat mengada-ada, misalnya program penguatan ini dan itu,” ujar Tito. “Padahal penguatannya sama saja. Apa yang sebenarnya diperkuat?”
Ia juga mengungkap adanya kegiatan fiktif di beberapa daerah. Misalnya, rapat yang tercatat untuk 50 orang, namun hanya dihadiri oleh 10 peserta, sedangkan sisanya hanya muncul dalam daftar tagihan.
“Ada rapat di hotel untuk 50 orang, tapi yang datang cuma 10. Yang 40 orang lainnya cuma ada di daftar tagihan,” tegasnya.
Mendagri menjelaskan, kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi pemda untuk melakukan efisiensi. TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun, meski sempat ada penambahan Rp43 triliun oleh DPR.
“Anggaran yang terbatas harus digunakan seefektif mungkin. Jangan habiskan untuk kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Tito.
Mendagri juga meminta kepala daerah memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi publik.(*)
